Desa Adat, Cita UU Desa Yang Tidak Bisa Diwujudkan?

Desa Adat adalah satu cita UU Desa yang tidak bisa diwujudkan. Kabinet Jokowi yang pertama menegaskan Desa Adat sebagai prioritas nasional. Mendukung kemampuan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk fasilitasi penetapan Desa Adat sebagai strateginya. Namun hingga Kabinet pertama Jokowi selesai, tidak ada satu pun Desa Adat mampu dibentuk berdasar UU Desa.

Desa Adat bisa dijelaskan sebagai bentuk advance dari pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Kejelasan soal itu dinyatakan tegas dalam UU Desa sebagai jalan menuju pembentukan Desa Adat.

Menurut UU Desa ada dua jalan pembentukan Desa Adat. Pertama, diatur dalam Aturan Peralihan UU Desa untuk pembentukan Desa Adat yang pertama kali. Jangka waktunya 1 tahun sejak berlakunya UU Desa. Ada dua kabupaten, yakni Siak dan Rokan Hulu di Provinsi Riau yang berhasil tetapkan Perda Penetapan Kampung Adat / Desa Adat, tapi tidak berhasil memperoleh register Kode Desa Adat. Semula hal ini disebabkan juga karena belum adanya Perda Provinsi yang mengatur kelembagaan Desa Adat berdasar UU Desa. Namun dalam perkembangannya diketahui, konsultasi dengan Pusat juga tak menuai hasil. Desa Adat di dua kabupaten tersebut belum peroleh register Kode Desa Adat sesuai peraturan perundang-undangan.

Jalan Pertama itu sudah tutup. Jalan yang Kedua, pembentukan Desa Adat melalui Penataan Desa berdasar UU Desa. Ini jalan tidak mudah. Butuh dukungan kerja legislasi yang kuat. Contoh baik ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang mengawali upaya ini dengan menerbitkan Perda Provinsi terkait kelembagaan adat Nagari. Berdasar perda provinsi tersebut, pemerintah kabupaten / kota di Sumbar bisa fasilitasi pembentukan Desa Adat. Sejauh ini, respon beberapa kabupaten di sana sudah terdengar. Nagari sebagai Desa Adat segera ditetapkan.

Namun yang pasti, sekali lagi, sampai saat ini belum ada satu pun Desa Adat terbentuk berdasar UU Desa. Itu berarti sepanjang masa berlakunya UU Desa (diundangkan tahun 2014), sama dengan masa pemerintahan Kabinet Jokowi yang pertama, Desa Adat yang dicitakan UU Desa tidak terwujud.

Desa Adat adalah komitmen dan pengakuan terhadap masyarakat untuk melaksanakan pemerintahan di wilayahnya berdasar norma adat. Aktualisasi dari asas rekognisi yang paling nyata. Penghargaan yang tinggi pada entitas masyarakat hukum adat.

Memahami Desa Adat berarti menerima konsepsi wilayah adat. Di sinilah banyak pihak yang salah tafsir. Pengakuan terhadap wilayah adat ditakutkan akan menjadikan masyarakat setempat dan wilayahnya tak lagi dapat disentuh. Otonom dan memisahkan diri. Tidak, itu benar-benar salah. Konsepsi wilayah adat adalah jaminan bahwa semua kegiatan atas nama pembangunan di wilayah itu haruslah melibatkan dan menguntungkan masyarakat setempat. Struktur tata kelola baru akan terbangun dengan prinsip pengakuan terhadap hak, kepercayaan, sumber daya masyarakat. Karena memang pembangunan yang tepat adalah menempatkan masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat sebagai pengambil keputusan yang utama. Apakah logika investasi terganggu? Tidak juga. Yang diperlukan adalah pengakuan hak dan kepercayaan, negosiasi berdasar itulah investasi itu dijalankan.

Cita Desa Adat adalah kehendak baik bagi bangsa ini. Kebangggaan bangsa atas kebhinekaan dapat diwujudkan secara nyata di sana. Manajemen pemerintahan yang mampu menghargai hak dasar warga, jelas punya peluang untuk mewujudkannya.

Semoga Desa Adat berdasar UU Desa segera dilahirkan.

Berikan Pendapat Anda