Editorial : Bumdes, Kelembagaan Ekonomi Desa Yang Mangkrak

Pada rapat terbatas di Kantor Presiden mengenai penyaluran Dana Desa Tahun 2020 (11 Desember 2019), Presiden Jokowi mempersoalkan banyaknya BUMDes yang mangkrak. Tentu ini menunjuk banyaknya BUMDes berdiri tetapi tidak ada aktivitas yang jelas. BUMDes papan nama. Di lapangan, setiap Pemerintah Desa mengetahui adanya tuntutan untuk mendirikan BUMDes tetapi tidak tahu apa yang akan menjadi bisnis mereka.

Di sebuah kampung di Kabupaten Mahakam Ulu, pada dinding kantor Pemerintah Desa setempat terdapat gambar pendirian BUMDes. Lenglap dengan tulian keputusan pendiriannya, struktur pengurusnya, serta penjelasan produk bisnisnya. Tetapi setelah dikonfirmasi, BUMDes itu belum jalan, produk bisnisnya pun masih belum ditemukan. Itulah kenyataan pada banyak Desa. Masalah ini tertutup dengan gempita berita keberhasilan BUMDes, terutama di Jawa, dengan terutama bisnis wisata Desa. Dinyatakan pada berbagai media, penghasilan BUMDes bisa mencapai di atas milyar dalam satu tahunnya. Gempita berita itu menutup masalah soal BUMDes papan nama.

Ujung dari masalah ini, BUMDes belum tegas sebagai pilihan kelembagaan ekonomi Desa. Terlebih, kampanye kelembagaan BUMDes nyaris mematikan pentingnya Koperasi di Desa. Koperasi, soko guru ekonomi Indonesia, yang lahir menyejarah dalam kehidupan orang-orang Desa dikalahkan oleh promosi BUMDes. BUMDes memang jelas disebutkan dalam UU Desa. Ia adalah bagian dari skema ekonomi yang mengelola potensi dan asset Desa, dikelola dan diawasi Pemerintah Desa, serta diharap menghasilkan uang untuk Pendaptan Asli Desa (PAD). Modal awal bisa dari kucuran Dana Desa. Sedangkan koperasi adalah alat ekonomi rakyat, ada dalam skema ekonomi kerakyatan di mana kewajiban Pemerintah untuk mendorong pembentukan dan pembinaannya. Pendirian Koperasi juga didasarkan pada Undang-Undang. Jadi keduanya, BUMDes dan Koperasi bisa menjadi kekuatan ganda bagi Desa. Tapi naas, promosi BUMDes justru berkehendak jadi yang utama, Koperasi nomor 2 atau bahkan, biarlah tidak ada,

Pertengkaran paham terjadi ketika BUMDes harus menjalankan bisnis yang berhubungan dengan entitas bisnis yang lain. Ia harus berbadan hukum. Dalam struktur ekonomi kita, pilihan badan hukum ekonomi itu adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi. Tapi kalau itu jadi pilihan, di mana posisi dan peran Pemerintah Desa, dan adakah jaminan keuntungan usaha itu bisa mengalir ke Pendapatan Asli Desa. Kebingungan terjadi. Sementara itu, geliat pembangunan Desa tak bisa menunggu bisa selesainya masalah itu. Desa-Desa mulai bekerja untuk Kawasan Perdesaan, dengan bentuk kelembagaan ekonomi BUM Desa Bersama (kerjasama 2 Desa atau lebih dalam satu kawasan perdesaan).

Pilihan yang baik, adalah tetap BUMDes dalam struktur hukum UU Desa. Ia tidak perlu berbadan hukum, tetapi untuk mengembangkan bisnisnya, BUMDes bisa membentuk PT atau mengkonsolidasikan ekonomi rakyat dengan mengintegrasikannya dengan Koperasi yang sudah terbentuk di Desa. Masalah selesai. Tetapi tidak semua Desa mampu bergaul dan beradaptasi dengan dinama kemajuan ekonomi pembangunan Desa. Hanya Desa-Desa dan Kepala Desa yang memiliki akses informasi yang baiklah yang dapat memanfaatkan kemajuan itu. Banyak Desa yang bisa begitu, tetapi tidak lebih dari 10 ribuan Desa, sedangkan jumlah Desa yang ada sekitar 75 ribuan Desa. Pantaslah Presiden marah. Dari total jumlah Desa tentu sebagian besar telah melaporkan telah mendirikan BUMDes. Tetapi itulah soalnya, papan nama. Target jumlah terpenuhi dan bahkan, lebih. Tapi substansi, inti bisnis Desa kosong.

Rapat Terbatas tentang Penyaluran Dana Desa itu menjelaskan perintah Presiden Jokowi. Menurut Jokowi, penggunaan Dana Desa diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif. Mulai dari pengolahan pascapanen, industri-industri kecil, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi perdesaan. Penggunaan Dana Desa haruslah sesuai dengan visi misi yang ada saat ini, yakni mendukung penciptaan lapangan kerja. BUMDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di Desa.

Jokowi mendapatkan laporan soal BUMDes di tanah air. Ada 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa. BUMDes harus di scaling up, disambungkan, diintegrasikan dengan supply chain nasional, bisa melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar dan mulai dibuka channel jalur distribusi sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke marketplace, baik  nasional maupun global, begitu perintah Jokowi pada Rapat Terbatas tersebut.

Kelembagaan ekonomi Desa akan menjadi tuntutan utama yang harus dipastikan bergerak benar dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Desa pada tahun-tahun mendatang. Pencapaian tujuan bersama tentang pembangunan Indonesia akan kuat atau lemah dengan sendirimya tergantung pada dinamika kemajuan ekonomi Desa. Pada pertaruhan politik tersebut, jelasnya semua harus diurus dengan benar dan oleh “pengurus” yang benar.

Berikan Pendapat Anda