Editorial : Cita Pembangunan Desa

Mengawali tahun 2019 Desa disanjung tinggi. Pemerintah menyampaikan keberhasilannya mengentaskan Desa Tertinggal. Bahkan, keberhasilan itu melebihi target. Pelaksanaan Dana Desa diklaim berhasil. Dan oleh karena itu jumlahnya bertambah. Tapi klaim itu hanya didukung dengan sajian data output. Tidak ada kejelasan yang bisa menjadi rujukan dan pengetahuan, apakah output Dana Desa itu juga mampu dukung proses pemberdayaan masyarakat Desa? Menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan, sebagaimana mandat yang ditegaskan dalam UU Desa.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik telah menyampaikan berita statistik tentang hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 dan olahan data berdasar Indeks Pembangunan Desa (IPD). BPS mendata seluruh desa secara sensus. Pendataan dilakukan di wilayah administratif setingkat desa, yakni desa / nagari / kelurahan / Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) / Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang harus memenuhi tiga syarat: 1) ada wilayah dengan batas administrasi yang jelas, 2) ada penduduk yang menetap, 3) ada pemerintah desa/kelurahan.

Hasil Podes 2018 menjangkau 83.931 wilayah setingkat desa, 7.232 kecamatan, dan 514 kabupaten/kota. Untuk wilayah setingkat desa terdiri dari 75.436 desa/nagari, 8.444 kelurahan, dan 51 UPT/SPT. Berdasar hasil Podes 2018, Indeks Pembangunan Desa (IPD) menunjuk tingkat perkembangan desa dengan status tertinggal, berkembang, dan mandiri, yakni dengan hasil kategorisasi: desa tertinggal sebanyak 14.461 desa (19,17 persen), desa berkembang sebanyak 55.369 desa (73,40 persen), dan desa mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43 persen). Sajian data ini menjadi dasar target telah tercapai terkait pengentasan desa tertinggal dan pembentukan desa mandiri. Yang disebut target itu ada di dalam konteks prioritas pembangunan nasional yang termuat di dalam dokumen RPJM Nasional.

Turunnya angka kemiskinan di perdesaan ke angka satu digit membuat klaim keberhasilan itu memberi pemahaman bahwa pembangunan desa telah mampu mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Tapi fakta adalah arena sendiri. Kemiskinan dan ketimpangan adalah wajah umum di perdesaan yang tidak banyak ada perubahan.

Kemiskinan sesungguhnya tidak terpenuhinya hak-hak dasar.

Satu bentuk kemiskinan yang tidak bisa ditangani dengan bentuk-bentuk bantuan. Hak-hak dasar perlu tindakan realisasi. Ia membutuhkan sistem pelaksanaan tanggung jawab pemenuhan hak. Dan tanggung jawab itu ada pada negara. Hak atas kesehatan, misalnya, pemenuhan hak dasar tersebut seharusnya tidak ada beda antara penduduk yang ada di Kota maupun Desa. Jika penduduk Kota bisa dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan, maka begitu juga seharusnya dengan penduduk di Desa. Tidak bisa pemenuhan hak itu dengan mengandalkan bentuk-bentuk kedermawanan, bantuan-bantuan program. Soal pentingnya partisipasi masyarakat, sudah seharusnya pula dipandang sebagai kondisi yang sama diperlukan antara pelayanan kesehatan di Kota dan Desa. Begitu juga dengan pemenuhan hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar. Masyarakat Desa tidak bisa dibiarkan mengakses sarana pendidikan yang seadanya.

Keterbatasan yang ada di Desa tidak bisa dipandang lagi sebagai: itulah yang khas di Desa. Pemenuhan hak haruslah sama, tanpa diskriminasi. Tidak terpenuhinya hak-hak dasar, dan bentuk-bentuk diskriminasi yang mengikutinya, sudah banyak diketahui sebagai sebab hilangnya pilihan dan kesempatan bagi penduduk perdesaan untuk hidup yang lebih baik dan berkualitas.

Pelaksanaan Dana Desa berhasil?

Ok, kita bisa menerimanya, tetapi kenapa justru banyak program yang mengarah pada “masalah” hak dasar di desa seperti: penanganan stunting, membesarnya bantuan untuk kelompok sasaran keluarga miskin di perdesaan, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan Dana Desa berhasil?

Ok, sekali lagi kita bisa menerimanya. Tetapi prosesnya haruslah benar-benar mendukung upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat perdesaan. Pembangunan desa betul-betul memerlukan jalan keluar. Dan jalan keluar itu sesungguhnya ada di tangan masyarakat. Dana Desa adalah dukungan untuk kebutuhan itu.

Pembangunan Desa diharapkan tidak terganggu oleh dinamika Tahun Politik.

Sistem yang memastikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan haruslah ditegakkan. Bukan semata karena itu mandat UU Desa, tetapi kebutuhan itulah yang diperlukan untuk perbaikan kehidupan Desa. Inovasi dan kreasi pembangunan Desa ada di hati dan tangan masyarakat Desa itu sendiri. Janganlah kekuatan dari luar Desa merusaknya. Cita pembangunan Desa adalah warganya terbebas dari kemiskinan dan wilayah kehidupannya maju, bebas dari persoalan ketimpangan pembangunan. Seluruh pendukung pembangunan Desa perlu segera perbaiki sikap diri untuk lebih mengabdi pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat Desa.

Berikan Pendapat Anda