Editorial : Dana Desa Untuk Bencana

Bencana datang tak diundang. Tapi ia bisa diperkirakan kapan akan datang. Dunia pengetahuan dan praktik penanganan kebencanaan telah bisa perkirakan kapan sekiranya bencana akan datang dan sebesar apa. Longsor dan banjir bandang telah menjadi hadiah tragis dari datangnya Tahun 2020. Banjir bandang menjadi khabar tidak ada hentinya sejak hari pertama Tahun 2020. Banjir bandang itu menenggelamkan Jakarta. Analisa berita yang beredar luas, banjir bandang itu datang dari banjir kiriman dari hulu dan curah hujan yang luar biasa. Yang menjadi pusat perhatian, daerah yang tidak pernah alami banjir justru menerima musibah. Kaya dan miskin disatukan masalahnya oleh dampak banjir.

Sedangkan longsor dan sekaligus, banjir bandang adalah kisah dipenuhi tangis air mata di desa-desa. Semula desa-desa di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak. Daerah yang berhubungan langsung dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Luapan air banjir juga menghantam desa-desa di wilayah kabupaten lain di Jawa Barat, menyusul Jawa Tengah. Beberapa pihak menyebut inilah dampak krisis iklim, tetapi lebih banyak pihak yang menyukai perdebatan teknis tata kelola air dan tidak beresnya pengelolaan sampah. Yang jadi masalah dalam berita dan analisa longsor dan banjir bandang itu adalah pihak yang seharusnya dihadapkan tanggung jawab pada masalah banjir juga mengeluarkan analisa sebab-sebabnya, yang tentu menjauhkan kelembagaannya jauh dari pertanggungjawaban hukum atas masalah ini. Penanganan korban banjir dianggap lebih etis dari pada mencari siapa yang salah. Jalan keluar ditingkat akuntabilitas dan tata kelola jadi terpinggirkan.

Presiden Jokowi sendiri menyatakan masalah longsor dan banjir bandang sebagai keprihatinan nasional. Beliau kunjungi langsung lokasi banjir dalam suasana yang jelas menunjuk perhatian yang besar atas masalah ini. Desa-desa terdampak teriak minta tolong. Perhatian juga ditunjukkan oleh otoritas pembangunan desa: Dana Desa bisa dipergunakan untuk penanganan bencana.

Editorial Desalogi kali ini meminta perhatian bagaimana seharusnya penanganan bencana di desa ditangani dan dibiayai. Penggunaan Dana Desa untuk bencana adalah gagasan yang tepat. Biasanya, skema dukungan penanganan bencana adalah bantuan. Dan dukungan pembiayaan datang dari dana / anggaran tak terduga dari anggaran publik. Skema dukungan penanganan dan pembiayaan lebih diorkrestasi oleh solidaritas sosial. Tentu ini tidak salah, terlebih itu sudah tradisi. Namun sekali lagi, dunia pengetahuan dan praktik penanganan bencana telah mampu perkirakan apa dan kapan bencana itu akan datang pada satu wilayah. Perkiraan datangnya bencana berbasis pengetahuan itu seharusnya diintegrasikan dalam penganggaran publik.

Jadi menjadi penting untuk mengembangkan dan menguatkan model desa yang tangguh bencana. Ekonomi dan budaya desa yang sebenarnya sudah ada yang meyakinkan model itu telah bekerja. Masih dapat dilacak jejak kisah bangunan rumah-rumah adat di NTB yang tahan gempa. Secara ekonomi, desa mampu menangani itu berdasar potensi alam yang ada dan sekaligus menjadikannya sebagai sosok bangunan yang lekat dengan tradisi. Di sisi yang lebih ekstrem, protes-protes masyarakat sekitar hutan atau taman nasional yang tidak menghendaki adanya konsesi produksi hutan, atau pembangunan rumah-rumah fasilitas wisata yang tidak melawan ekosistem hutan, atau protes melawan ijin tambang adalah bentuk peringatan yang paling nyata dari warga desa. Ekonomi dan budaya desa yang bergantung pada aksesnya terhadap sumber daya alam jelas memberi pengetahuan lokal yang mampu perkirakan ada atau tidak adanya bencana datang. Kriminalisasi terhadap protes itu menunjuk ketidakmampuan negara memahami cara kerja sepatutnya dari pembangunan berkait dengan ekosistem dan konservasi sumber daya alam. Ringkasnya, cara pandang dan skema bantuan haruslah di nomor duakan. Yang dikehendaki adalah perencanaan dan penganggaran yang sensitif bencana, berbasis pengetahuan dan mengedepankan suara dan tindakan kolektif warga. Baik untuk penanganan maupun untuk memitigasi bencana.

Dana Desa untuk bencana adalah gagasan benar. Petunjuk pelaksanaan dan teknis haruslah disegerakan sebelum ia jatuh menjadi urusan kedermawanan pejabat pemerintah. Desa yang dihadapkan pada bencana dihadapkan pada tanggung jawab itu, dan Supra Desa haruslah mendukungnya dengan cara yang benar. Penyaluran Dana Desa sudah jelas ada waktunya, maka janganlah dukungan bersifat teknis seperti dimaksud di atas lambat datangnya. Semoga cita ini dapat terwujud.

Berikan Pendapat Anda