Editorial : Desa Dan Pemilu Raya

Masyarakat desa mengikuti kegembiraan Pemilu Raya yang baru saja dihelat pada tanggal 17 April 2019 yang lalu. Pemilu dengan lima surat suara dalam satu waktu. Mereka menjadi bagian terbesar dari seluruh warga negara pemilik hak politik dalam pemilihan umum.

Suasana menjelang Pemilihan Umum agak tegang karena begitu banyak hoax diproduksi dan beredar di media sosial bahkan hingga di aplikasi komunikasi digital. Saling silang dalam pertengkaran sangat terbuka yang seolah menjadikan dunia maya telah menjadi dunia nyata. Orang dihadapkan pada banyak kesulitan, mana yang benar dan salah. Dunia nyata yang banyak dibangun dari banjir informasi. Tapi persoalannya, informasi itu tidak mudah dikonfirmasi dan pada akhirnya, keyakinan saja yang bekerja dan menuntun pilihan politik.

Pemilu Raya, meski banyak yang harus dipilih. Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, namun pilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah di atas segalanya.

Pemilu Raya telah berjalan aman. Ketegangan politik dapat diselesaikan dengan kearifan budaya warga. Di desa-desa, Pemilu Raya adalah festival politik yang merupakan wujud kegembiraan yang harus dihadiri karena Desa memiliki budaya yang panjang dalam urusan politik nasional. Urusan hoax nampaknya berhenti di batas waktu jelang hari H Pemilu, dan sekaligus berhenti di batas wilayah kehidupan mereka.

Mengikuti pemikiran seorang ahli Pemilu, masyarakat Desa bisa disebut sebagai silent majority. Memang benar, kehidupan sulit di Desa tidak akan dipertaruhkan mereka untuk membiayai kehidupan dunia maya atau menghabiskan waktu dalam larut waktu dalam carut marut informasi serta pertikaian diskusi dalam Whatsapp Group. Mereka tahu soal pertengkaran pengaruh hoax yang beredar, tetapi mereka memilih bersikap jelas di hari H Pemilu saja. Itulah dunia politik warga. Mereka yang diam itu memang tidak lepas dari dunia riuh, tapi soal pilihan politik, mereka yang diam itu tidak mau didikte. Begitu juga masyarakat Desa.

Urusan Desa dan masyarakat Desa mengikuti inti pertarungan politik dalam Pemilu Raya. Dari soal kemiskinan dan ketimpangan, strategi untuk menanganinya, pembiayaan Dana Desa, dan kemajuan kualitas hidup mereka. Mereka yang disebut mayoritas diam adalah tujuan prioritas pembangunan nasional. Keberdayaan dan partisipasi politik masyarakat Desa menentukan kualitas pembangunan nasional. Maka, setelah hasil Pemilu Raya diumumkan resmi oleh otoritas Pemilu, tidak ada lagi pilihan, selain mewujudkan cita bersama kehidupan sejahtera masyarakat Desa.

Kelemahan nyata yang ada di dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus dikoreksi dan diatasi dengan baik. Jadikan hasil Pemilu Raya sebagai jalan kesejahteraan masyarakat Desa, untuk Indonesia.

Berikan Pendapat Anda