Editorial : Desa dan Sumber Daya Alamnya

Desa kaya sumber daya alam

Pemahaman ini sudah sering kita dengar. Kaya sumber daya alam itu seharusnya membawa jalan kesejahteraan. Keberadaan warganya berhubungan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam. Kemampuan mengelola sumber daya alam berdasar budaya dan ekologi, secara teori seharusnya memberi keamanan dan keuntungan. Warga desa sepatutnya menikmati alam dan sejahtera karena kemampuan itu. Suatu kebanggaan yang perlu diwujudkan.

Namun realitas bisa menunjuk fakta lain. Desa kaya sumber daya alam menghadapi masalah kehidupan karena dihempas bencana alam. Kehancuran banyak hal dan kemiskinan menjadi kenyataan yang harus dijalani. Dalam sebab dan siklus masalah yang beda, konflik politik yang nyata meiibatkan kekerasan juga berakibat sama, kehancuran banyak hal.

Tetapi ada satu masalah yang seringkali benar-benar membuat Desa tidak berdaya yakni pertarungan atau pengambilalihan kuasa sumber daya alam. Wilayah kehidupan mereka yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari tiba-tiba tidak dapat diakses. Sumber penghidupan mereka dibatasi pagar yang melarang mereka masuk. Yang sulit dimengerti oleh mereka warga Desa adalah semua tindakan itu atas nama hukum, atas nama kepentingan pembangunan, atau yang lebih tinggi, atas nama kepentingan nasional. Hubungan mereka dengan sumber daya alam terputus begitu saja. Pertarungan akan melelahkan. Ketiadaan akses sumber daya membuat mereka kalah. Desa kaya sumber daya alam menjadi hilang makna.

Membangun Desa adalah soal kearifan, keadilan dan kesetaraan. Ditujukan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Pemahaman normatif ini karena Desa sudah memiliki sandaran sah, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau UU Desa. Maka, seharusnya Desa dan kekayaan sumber daya alam itu menjadi kebanggaan. Sarana bagi warganya menjalani kemakmuran.

Potensi yang banyak berkembang saat ini, desa dan sumber daya alamnya dikelola sebagai Desa Wisata. Banyak kisah Desa Wisata mampu maju dan berhasil dapat diajukan. Desa Pujon Kidul di Kabupaten Malang misalnya, inovasi dan kreativitas warganya mampu mengembangkan wilayahnya sebagai kampung wisata. Di lokasi lainnya, kemampuan konservasi mangrove juga membawa desa-desa di Sambas, Mempawah dan banyak tempat lainnya menuju Desa Wisata. Begitu juga dengan kemampuan merawat hutan alam, melalui penetapan ijin Hutan Adat ataupun Hutan Desa yang diintegrasikan dengan potensi alam lainnya membuka jalan untuk pengembangan Desa Wisata, seperti di Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Banten dan di Desa Wanagiri di Kabupaten Buleleng, Bali. Pengelolaan Desa Wisata berbasis sumber daya alam itu memberi keamanan dan keuntungan.

Namun demikian, ada titik batas yang meminta semua yang terlibat untuk awas. Keamanan dan keuntungan itu haruslah bersandar pada kearifan, keadilan dan kesetaraan, dan semua itu ditujukan pada upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Faktanya, desa-desa maju karena faktor kuat kepemimpinan Kepala Desa. Yang harus kita awas, tarikan politik pusat yang menekan kepemimpinan politik lokal menjadi elit dan teknokrat yang terpisah dari warganya.

Klaim-klaim keberhasilan pembangunan Desa nyaris bersifat politis. Penjelasan turunnya angka kemiskinan dengan menggunakan data statistik makro bisa membingungkan lokal, warga Desa. Di ujung sana bicara keberhasilan menangani kemiskinan sementara di lapangan kehidupan Desa masih terjadi kasus-kasus gizi buruk. Di ujung sana bicara kehebatan pemerintahan Desa sementara pungli dan korupsi masih terjadi di Desa. Tentu saja kita bisa dengan mudah menunjuk itu sebagai kasus, tidak terjadi di semua desa. Tapi klaim keberhasilan itu sesungguhnya harus juga menjadi klaim masyarakat Desa. Ukurannya sangat berkarakteristik lokal. Dan dinamika keberhasilan lokal yang benar-benar menunjuk kemampuan menangani kemiskinan dan ketimpangan itulah seharusnya menjadi dasar klaim keberhasilan nasional. Desa sepatutnya diberi kesempatan untuk bekerja dengan ukuran lokal atas upaya pembangunan dan keberhasilannya. Tarikan politik pusat yang berlebihan akan membuat upaya lokal kehilangan arti. Sepertinya, keberhasilan itu tidak akan terjadi tanpa kemauan pusat.

Desa kaya sumber daya alam perlu dukungan yang sungguh-sungguh untuk penuhi kedaulatan dalam mengambil keputusan untuk kepentingannya sendiri, yang nyata menjadi kebutuhan masyarakat dan sekaligus, khas sesuai karakteristik dan potensi budayanya. Membangun Desa haruslah cerdas dan bermartabat. Dia bukan obyek politik dengan pertaruhan soal kemanusiaan. Kearifan yang respek pada budaya dan prakarsa masyarakat Desa. Keadilan yang menunjuk pada upaya memberi keamanan dan kepastian penguasaan dan pemilikan sumber daya alam. Dan kesetaraan dalam memacu gerak pembangunan, mencegah ekspolitasi manusia Desa dalam ekonomi politik pembangunan sumber daya alam. Manusia Desa juga harus bisa tumbuh sebagai manusia berdaya dalam pembangunan nasional.

Berikan Pendapat Anda