Editorial : Desa Proklamasi

Untuk urusan perayaan kemerdekaan, orang Desa jagonya. Setiap bulan Agutus, Desa berbenah. Jalanan tampak bersih dan rapi. Warna tampak jelas, di pagar maupun gapura. Pada saat itu, Desa bergaya merdesa. Dan tentu, senang merayakan kemerdekaan. Semua orang, lak-laki perempuan, terlibat. Tidak ada yang berdiam di dalam rumah di saat gaung merdeka itu dirayakan. Proklamasi disuarakan kembali dalam riang yang begitu khas Desa.

Biasanya, kegembiraan bersama datang pada hari-hari perayaan budaya. Seperti dalam kegiatan sedekah bumi, atau berbagai jenis kegiatan adat budaya lainnya. Atau dalam acara keluarga: perkawinan, sunatan, berangkat Haji, pindahan rumah dalam tradisi lokal, adalah momentum yang banyak menarik warga Desa untuk berkumpul dan gembira. Dan sejak berlakunya UU Desa, kegembiraan bersama itu dilakukan dalam banyak ekspresi Festival Desa. Inovasi – kreasi Festival Desa itu terintegrasi dalam aktivitas pembangunan Desa.

Kini kegembiraan warga Desa akan menemukan puncak tradisinya: peringatan 17 Agustus 2019. Saat itu segera datang, Desa proklamasi merayakan 74 Tahun Indonesia merdesa. Momentum kemerdekaan yang bekerja dalam situasi politik paska Pilpres dan Pileg, pastilah menyenangkan.

Kemerdesaan, rasa merdeka itu penting bagi warga Desa. Bebas dari kemiskinan itu yang utama. Akses yang berkeadilan menuju kesejahteraan bersama dan kualitas hidup yang baik adalah jalan yang harus ditempuh.  UU Desa memberi jalan bagaimana keputusan kolektif warga menjadi dasar dan ukuran bagi rekomendasi tindakan. Maka, kualitas perencanaan pembangunan Desa menjadi faktor kunci. Dan anggaran Desa, dan termasuk dukungan Dana Desa, adalah sarana yang haris mampu dikelola dengan  —tidak hanya baik, tapi bebas dari korupsi. Namun demikian, sejarah pembangunan Desa sangat diikat masa lalu. Desa pernah dilumpuhkan secara politik dan masyarakatnya selalu diperlukan sebagai obyek. UU Desa berkehendak membalik situasi. Masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan Desa.

5 (lima) tahun perjalanan Kabinet Jokowi – Kalla memberi pelajaran penting. Pembangunan Desa tidak tumbuh sebagai gerakan masyarakat, tetapi lebih urusan administratif. Pelaksanaan Dana Desa menarik semua pesan penting dari UU Desa jadi urusan kepemerintahan yang meninggalkan partisipasi masyarakat yang sejati. Ada banyak masalah yang harus segera diatasi.

Menegaskan kembali mandat UU Desa itu menjadi penting saat ini. Pembangunan Desa haruslah tumbuh sebagai gerakan masyarakat, karena hal inilah yang disediakan pondasinya dalam UU Desa.

Pembangunan Desa haruslah berkembang untuk lebih respek pada upaya nasional membangun keadilan. Misalnya, secara programatik, pembangunan Desa merespon pentingnya pelaksanaan Reforma Agraria. Membangun Desa dengan pondasi pertanian perlu diyakini akan lebih berhasil dengan menata kembali penguasaan dan pemilikan tanah pertanian. Membangun Desa juga berarti menyatakan sikap yang tegas pada penguasaan tanah perkebunan dengan luas yang nyaris tanpa batas. Redistribusi lahan pertanian masih pilihan yang tepat untuk membuka jalan keadilan. Memahami ketidakmampuan merespon upaya nasional itu dapatlah diuji dengan kondisi pembangunan Desa sekarang. Lihat saja, BUMDesa berbasis produksi pertanian tidak tumbuh optimal. Sebaliknya, sedikit di luar dugaan teknokrasi, BUMDesa yang tumbuh kuat adalah pengembangan (Desa) wisata. Yang tumbuh dan terus ditumbuhkan dalam konteks ini adalah kapasitas, bukan pemilikan asset tanah yang berkeadilan.

Karena BUMDes berbasis produksi pertanian tidak tumbuh kuat, maka kontribusi Desa pada perekonomian nasional tidak terlihat. Dan itu masalah besar. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang luar biasa adalah sungguh tidak menarik jika kontribusi Desa menjadi tidak maksimal. Jerat hambatan structural itulah yang seharusnya diatasi dalam pembangunan Desa. Ini hanya salah satu contoh masalah. Banyak masalah yang masih tersebar dan hasrus diselesaikan, seperti evaluasi dan masa depan pembinaan Desa sesuai mandat UU Desa.

Desa Proklamasi adalah pernyataan untuk perubahan sosial. Satu proses yang perlu menjadi fokus dan agenda masa depan pembangunan Desa. Jalan mandat UU Desa tetap relevan untuk kebutuhan tersebut, tentu dengan syarat pengalaman kepempinan Desa, pusat maupun lokal, yang tangguh, cerdas, empati serta mampu bekerja dengan benar dan bersih.

Berikan Pendapat Anda