Editorial : Masa Depan Pembangunan Desa

Jokowi – Jusuf Kalla sudah mendekati akhir masa lima tahun kabinet kerjanya. Paska Pilpres 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi pada 27 Juni 2019 lalu memberi jalan bagi kepemimpinan nasional baru, Jokowi – Ma’ruf Amin. Paralel dengan perjalanan masa itu, pelaksanaan UU Desa juga mencapai waktu 5 tahun pelaksanaan. Evaluasi patut dilakukan. Hambatan, kelemahan dan keberhasilnya perlu diurai untuk menguatkan masa depan pembangunan Desa 5 tahun berikutnya.

Pembangunan Desa secara dominan menyatakan fokus pada pelaksanaan Dana Desa. Dinamika pelaksanaan UU Desa dengan begitu juga berpusat pada Dana Desa. Semua energi yang disediakan oleh UU Desa, seperti prinsip-prinsip, kewenangan Desa, hak dan kewajiban Desa, Pemerintah dan Pemerintahan Desa, Musyawarah Desa, Perencanaan Desa, Pembinaan dan Pengawasan pembangunan Desa, semuanya tidak lepas dari Dana Desa. Sehingga tak terhindari juga, kemampuan mengelola dan melaksanaan Dana Desa menjadi ukuran keberhasilan pembangunan Desa.

Dana Desa adalah skema baru transfer anggaran dari Pusat ke Daerah (transfer daerah) yang ditujukan untuk mendukung pembangunan Desa. Skema transfer daerah itu berlaku sejak terbitnya UU Desa. Tentu integritas dan kapasitas tertentu diperlukan bagi Pemerintah Desa untuk mengelolanya dengan baik dan bersih, tanpa korupsi. Tidak ada pengalaman administratif seperti itu sebelumnya. Kesiapan dan kemampuan Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa itu, dalam perjalanannya terus menguat menjadi isu utama pembangunan Desa. Urusan Dana Desa membawa dinamika pembangunan Desa berpusat pada perihal administrasi. Keberadaan Pendamping Desa juga diarahkan pada pendampingan dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa. Format kelembagaan pengawasan Dana Desa juga masih terus berkembang sampai saat ini dengan melibatkan apparat penegak hokum (APH). Satu isu yang seharusnya sudah selesai pada tahun-tahun awal pelaksanaan Dana Desa.

Urusan Dana Desa ini bukannya tidak ada respon dari publik. Terlalu dominannya pada urusan Dana Desa dan administratif pembangunan Desa memunculkan kejenuhan dan keraguan akan masa depan pembangunan Desa. Yang diperlukan adalah keberdayaan. Masyarakat Desa sebagai pusat pengambilan keputusan pembangunan Desa. Musyawarah Desa yang terselenggara berdasar kekuatan nilai, pikiran dan semangat kolektif penduduknya. Persoalan daya pembangunan kualitas hidup masyarakat Desa yang justru agak ketinggalan. Pembangunan Desa tidak menguat sebagai gerakan sosial masyarakat Desa. Dan sebaliknya, pembangunan Desa menguatkan sebagai urusan teknokrasi dan administratif: yang membuat keberadaan Pemerintah Desa adalah segala-galanya.

Masa depan Desa haruslah tumbuh sebagai wujud kepentingan kolektif masyarakat Desa. Kehebatan Desa sepatutnya tumbuh sebagai gerakan sosial masyarakat Desa. Itulah peringatan yang dikedepankan banyak kalangan, yang mendesak agar dikembalikan semangat pembangunan Desa pada pelaksanaan penuh mandate UU Desa.

Pengembangan BUMDesa dan berikut, pengembangan potensi manusia dan sumberdaya alam Desa, teknologi tepat guna dan lain sebagainya sudah seharusnya dibentuk berdasar status dan tingkat perkembangan Desa. Pembebanan target jumlah BUMDesa yang terbentuk membuat banyak BUMDes papan nama. Ada namanya tapi tidak jelas aktivitasnya. Tanpa pertimbangan yang baik akan status dan perkembangan Desa, pengembangan kelembagaan ekonomi Desa nyata hanya menguntungkan fasilitasi pembangunan Desa yang ada di daerah maju. BUMDesa banyak terkenal maju adalah yang berada di Sumatera, Jawa, dan Bali. Sebagian besar, pilihan dan orientasinya adalah pengembangan Desa Wisata. Sedangkan yang berbasis pada usaha pertanian tak bergerak maju dengan baik. Di luar pulau-pulau itu, sejumlah kecil BUMDesa bisa maju dengan skema sector: kehutanan dan perikanan.

Pengamatan Desalogi, ada beberapa sebab kelembagaan dan kinerja pembinaan yang harus dapat diatasi untuk memperbaiki masa depan pembangunan Desa:

  1. Ketegasan tupoksi kelembagaan otoritas pelaksana mandat UU Desa di Pusat harus diperbaiki agar efektifkan koordinasi pembangunan Desa dan pembinaannya;
  2. Tersedianya Peta Jalan Pembangunan Desa dan Rencana Aksinya untuk 5 tahun ke depan. Acuan itu harus dibuat untuk memandu pencapaian target dan strategi pembangunan Desa, termasuk alat ukurnya;
  3. Pedoman Pembangunan Desa, didalamnya termasuk cara dan alat untuk menguatkan proses dan hasil Musyawarah Desa, dokumen Perencanaan Desa perlu direvisi sesuai konteks dan kemajuan dinamika pembangunan Desa;
  4. Penegasan peran pembinaan dari pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten diperjelas, terutama untuk meningkatkan pelaksanaan mandate UU Desa yang ada untuk Pemerintah Daerah, pembinaan dan termasuk kualitas Pendamping Desa;
  5. Prinsip Masyarakat Desa sebagai Subyek Pembangunan Desa haruslah diwujudkan sebagai ruh, metode dan alat bantu yang diselenggarakan melalui regulasi dan teknis fasilitas pembangunan Desa.

Koreksi di atas ditujukan agar cita mandat UU Desa dapat diwujudkan dengan benar. Masa depan pembangunan Desa haruslah menyentuh Desa dengan segala persoalannya. Kepentingan pembangunan Desa terletak pada semangat kolektif penduduk Desa dan bukan, di pikiran elit politik di Pusat semata. Kesadaran baru perlu dibangun. Tentu semua ini membutuhkan kepemimpinan otoritras Desa baik di Desa maupun di Pusat yang memiliki empati pada realitas Desa, mampu berpikir dan bertindak strategis untuk kepentingan nyata lapisan Desa. Dari sanalah masa depan pembangunan Desa punya harapan.

Berikan Pendapat Anda