Editorial : Mulai Dari Rakyat Desa

Masa 5 (lima) tahun pembangunan Desa sudah mendekati akhir. Dalam periode satu kabinet itu, bersamaan dengan momentum diundangkannya UU Desa atau UU No. 6 Tahun 2014 yang efektif berlaku sejak Januari 2015. Kelembagaan baru ditingkat kementerian pun dibentuk, dengan nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun 4 (empat) bidang dalam UU Desa, yakni Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dibagi dalam 2 (dua) tugas pokok dan fungsi kementerian, yaitu Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri. 

Dalam kontruksi hukum tata kelola pembangunan Desa itu maka sebagai konsekuensi, aksi pembangunan Desa secara umum — yang menjangkau 4 bidang tersebut di atas, haruslah mengikuti pengaturan dan pembinaan dari kedua kementerian tersebut di atas. Kemendagri untuk urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, sedangkan KemenDesa PDTT untuk urusan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kedua payung kelembagaan dalam penyelenggaraan urusan Desa itu mengandaikan adanya koordinasi yang baik, terutama dalam hal perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sesuai bidang-bidang yang ditetapkan melalui Perpres pembentukan kementerian tersebut. 

Evaluasi umumnya, koordinasi itu tidak berjalan dengan baik. Masih terjadi saling silang pengaturan, fokus pembinaan yang pada ujungnya menjadikan urusan memajukan Desa tidak efektif. Bukan berarti gagal, tapi hasil maksimal atau capaian target yang menyeluruh berdasar kerangka kerja UU Desa tidak dapat dihasilkan. Ada banyak bukti yang bisa diajukan.

Pada tahun-tahun pertama KemenDesa PDTT, tentu dengan menteri yang pertama, melaju dengan ikon Desa Membangun. Ada 5 PermenDesa PDTT yang langsung diterbitkan pada tahun pertama. Yang utama diurus adalah Kewenangan Desa, terutama yang terkait Kewenangan Desa berdasar hak asal usul dan lokal berskala Desa, Musyawarah Desa, BUMDes. Semua memang terkait dengan fasilitasi proses pemberdayaan masyarakat Desa. Yang berdayaguna sampai hari ini adalah Indeks Desa Membangun untuk menilai status perkembangan kemajuan Desa, dari Desa Sangat Tertinggal sampai ke Desa Mandiri. Setelah pergantian menteri, KemenDesa banyak fokus pada Dana Desa dengan tagar #MulaiDariDesa. Perhatian pada kebijakan yang lain tentu dilakukan sesuai tugas pokok pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, tetapi semua ditarik dalam urusan Dana Desa. Aspek-aspek administratif dan pengawasan Dana Desa ini membawa fasilitasi proses pembinaan KemenDesa PDTT lebih banyak berhubungan dengan Pemerintahan Desa, khususnya Kepala Desa. Sementara itu, Kemendagri sesuai dengan tradisi kelembagaannya memfasilitasi proses pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa dan kelembagaan-kelembagaan Desa dibawah kendali bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa. 

Dengan karakter program kedua kementerian yang berhubungan dengan Desa tersebut maka tidak terhindari pola kebijakan dan program yang dikembangkan banyak berhubungan dengan Pemerintahan Desa. Yang jadi soal, urusan pembangunan Desa sebagai gerakan sosial masyarakat yang ditopang oleh keberdayaan warga justru tidak terbangun kuat. Sampai hari ini, tata kelola pembangunan Desa masih didasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri (dalam judul Pedoman Pembangunan Desa). Bidang yang seharusnya diurus oleh KemenDesa justru tidak diatur melalui Peraturan Menteri Desa PDTT. 

Masalah lainnya, fasilitasi proses pemberdayaan pada akhirnya membutuhkan penguatan kelembagaan masyarakat Desa. Satu konsekuensi yang seharusnya dibawa dalam koordinasi dengan Kemendagri mengingat hal itu adala bidang pembinaan dari kementerian tersebut. Persoalan desain Rumah Sehat, yang selanjutnya disebut Rumah Desa Sehat yang tidak bisa dikembangkan bentuknya sampai saat ini menunjuk pada tidak efektifnya koordinasi. 

Masalah yang lainnya adalah pembentukan Desa Adat. Kementerian Dalam Negeri yang berwenang untuk Penataan Desa dan memberi Kode Desa Adat justru tidak memiliki nomenkaltur pembinaan adat. Tidak adanya nomenklatur adat ini membuat proses fasilitasi dan supervisi pembentukan Desa Adat tidak efektif. Sementara itu Prioritas Nasional Desa Adat ada di Kementerian Desa. Sekali lagi hal ini membutuhkan Langkah koordinasi yang kuat untuk mewujudkannya. Tidak adanya satu pun Desa Adat yang terbentuk berdasarkan UU Desa menunjuk persoalan koordinasi yang tidak efektif. 

Maka menjadi jelas, urusan Desa untuk 5 (lima) tahun ke depan, persoalan sumber masalah dan tidak efektifnya koordinasi antar 2 (dua) kementerian tersebut harus diakhiri. Jalan keluar ada pada apa yang akan diatur dalam Perpres pembentukan Kementerian / Lembaga terkait dengan urusan Desa. Jalan keluar minimal adalah Kemendagri tetap mengurus Pemerintahan Desa, sedangkan 3 bidang yang lain diserahkan pada Kementerian Desa. 

Perspektif dan analis untuk menyelesaikan persoalan di atas sebaiknya “Mulai Dari Rakyat Desa”. Kepentingan rakyat-lah yang diutamakan. Penataan kerja Kementerian Desa harus didasarkan pada dokumen kebijakan strategis tentang Pembangunan Desa, sehingga ia bisa digunakan berbagai pihak untuk rujukan pembinaan memajukan Desa. Itu satu hal yang pada kenyataannya haruslah nanti dikembangkan dan disandarkan pada kecenderungan momentum baru, yakni Kawasan Perdesaan. Masa depan pembangunan Desa adalah Kawasan Perdesaan. Maka segeralah bekerja menyambut Kabinet Baru dengan pendekatan dan substansi yang tepat dan benar: mulai dari rakyat desa, bukan mulai dari desa.

Berikan Pendapat Anda