Kembali Ke Mandat UU Desa

Mengedepankan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau UU Desa dalam melaksanakan ataupun mengawal pelaksanaan pembangunan Desa bukanlah berarti menjadi corong undang-undang. Regulasi berguna sebagai sarana mewujudkan keadilan. Sebaliknya bisa juga terjadi, undang-undang menjadi alat penindasan. Maka, memahami UU Desa adalah untuk tujuan baik, menciptakan keadilan bagi kehidupan Desa.

Masyarakat Desa ditegaskan dalam UU Desa sebagai subyek pembangunan Desa. Penegasan tersebut menjadi dasar untuk dapat dikembangkannya tata kelola pembangunan Desa yang menempatkan masyarakat Desa sebagai aktor utama dan sekaligus, penerima manfaat dari pembangunan Desa. Instrumen utamanya adalah Musyawarah Desa yang menjadi dasar dan wahana pengambilan keputusan kolektif untuk pemajuan kualitas hidup warga dan wilayah Desa.

Semua rencana dan tindakan pembangunan Desa haruslah termuat dalam dokumen perencanan dan penganggaran Desa, yang biasa dikenal dengan perencanaan jangka panjang:, RPJM Desa, perencanaan tahunan: RKP Desa, dan APBD sebagai dokumen penganggaran Desa. UU Desa merekomendasikan suatu sistem satu Desa, satu dokumen perencanaan. Dalam konteks ini, di satu sisi, tata kelola pembangunan Desa berhubungan langsung dengan pemerintahan Desa, yakni Kepala Desa dan Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai penetapan dan pelaksana kebijakan pembangunan Desa berdasar dokomen perencanaan dan penganggaran Desa tersebut. Di sisi lain, tata kelola pembangunan Desa itu hanya dapat dijalankan dengan baik sesuai tujuannya jika ada pelibatan aktif masyarakat Desa, baik dalam tingkatan pengambilan keputusan maupan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

Pembangunan Desa yang berkehendak maju dan kuat adalah yang punya kemampuan mengelola sumber dayanya berdasar nilai-nilai dan budaya, kesadaran kritis individu, pengetahuan dan kearifan lokal, serta semangat kolektif warga (modal sosial). Kemampuan inilah yang menjadi kekuatan utama yang menggerakkan pembangunan Desa (local diriving of change). Pada tingkat praktik, pelambatan pembangunan Desa itu terjadi karena kegagalan memahami sumber daya dan kekuatan yang bersifat lokal itu dan berikut, tidak dijadikan semua itu sebagai  dasar pengembangan tata keola pembangunan Desa.

Instrumen pengaturan pembangunan Desa memang sering didapati mendesakkan kepentingan Pusat. Keberhasilan pembangunan Desa diukur dari kemampuan Desa melaksanaan program-program dari Pusat. Terlebih dengan adanya pelaksanaan Dana Desa. Tetapi UU Desa menyediakan filter untuk proises ini, yakni kemampuan melaksanakan perencanaan dan penganggaran Desa, serta menguatkan keterlibatan aktif warga Desa sebagai gerakan sosial pembangunan Desa. Pada akhirnya, kapasitas Desa seperti itulah yang harus didukung. Dan tentu, dengan semangat bersama untuk pelaksanaan mandat UU Desa dengan benar.

Inisiatif Desa Hijau dikembangkan berdasar kerangka kerja pembangunan Desa tersebut di atas. Inisiatif pembangunan Desa yang diorientasikan pada keberdayaan warga dan kemampuan mengelola sumber daya, terutama sumber daya alam dan ekosistemnya secara lestari dan berkelanjutan. Tata kelola pembangunan bagi Desa-Desa yang memiliki kekayaan sumber daya alam, haruslah menyatakan kepentingan nyata, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa untuk menjadikan orientasi perlindungan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan konservasi dalam realitas nyata kehidupan dan pembangunan Desa.

Saat ini ada kegelisahan, pembangunan Desa hanyalah soal Dana Desa. Aksi pembangunan di tingkat lokal itu tidak tumbuh sebagai gerakan sosial masyarakat Desa. Dan itu berarti, apa yang disampaikan sebagai prinsip-prinsip, kewenangan Desa, tata kelola pembangunan Desa, pengaturan khusus Desa Adat, dan banyak hal lainnya di dalam pasal-pasal UU Desa tidak tumbuh kuat sebagai semangat nyata kolektif warga Desa. Karena fokus yang begitu besar pada urusan Dana Desa itu, prinsip, prosedural dan semangat membangun Desa justru tumbuh dalam tradisi teknokrasi, ketegangan kultural karena karena dominannya pengawasan Dana Desa. Masyarakat Desa nyaris diperlakukan sebagai obyek pembangunan Desa, karena target-target dari pihak luar Desa menjadi kehendak utama pembangunan Desa. Bukan kesalahan besar, tetapi semua hal ini harus jadi pembelajaran.

Satu isu pengawasan Dana Desa misalnya, dalam kerangka kerja UU Desa, yang paling berkompeten melakukan pengawasan Dana Desa adalah mereka yang terlibat dalam pembinaan sesuai undang-undang. Kalau pihak yang tidak terlibat dalam pembinaan menjadi pihak pengawas pelaksanaan Dana Desa, maka itu kurang tepat. Itrulahg contoh satu isu dalam makna tulisan ini untuk kembali ke mandat UU Desa. Banyak isu lain sesuai kerangka pandangan di atas.

Ayo berdiri tegak, kembali ke mandat UU Desa!!!

Berikan Pendapat Anda