Korupsi Dana Desa

Korupsi, penyakit serius yang biasa terjadi di Kota telah masuk Desa. Indonesian Corruption Watch (ICW) menuntut perhatian atas banyaknya kasus korupsi Dana Desa. Sejak awal pelaksanaan Dana Desa, kasus korupsi Dana Desa naik 2 kali lipat setiap tahunnya. 

Di balik berbagai cerita sukses pelaksanaan Dana Desa, kasus korupsi Dana Desa juga merebak. Menurut ICW,  pada tahun 2015 masih terdapat 17 kasus, terus meningkat  menjadi 41 kasus pada 2016 dan 96 kasus pada tahun 2018. Dalam 154 kasus itu, 127 kasus dengan obyek anggaran Desa dan sisanya 27 kasus non-anggaran Desa dengan total kerugian negara mencapai Rp. 47,56 milyar.  Pantauan ICW tersebut disampaikan melalui publikasi “Outlook Dana Desa 2018: Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik” untuk merespon masalah menguatkan gejala korupsi anggaran Desa terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2018.  Yang dimaksud objek anggaran Desa itu mencakup korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Kas Desa dan lain-lain. 

Dijelaskan oleh ICW, Kepala Desa merupakan aktor yang dominan terjerat kasus. Jumlah Kepala Desa yang terjerat sebanyak 112 orang. Angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan 15 Kepala Desa pada 2015, 32 Kepala Desa pada 2016, dan 65 Kepala Desa pada tahun 2017.  Tidak semua pelaku adalah Kepala Desa, pelaku lain adalah 32 perangkat Desa dan 3 orang yang merupakan keluarga Kepala Desa.

Bulan Juli 2018 lalu, kepolisian menangkap Kepala Desa Candiwulan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen karena diduga korupsi Dana Desa. Ia ditangkap bersama dua orang lainnya, yakni direktur sebuah CV selaku penyedia barang dan jasa dan seorang konsultan pekerjaan proyek. Obyek kasusnya sendiri adalah pekerjaan pemeliharaan jalan Desa dalam pelaksanaan Dana Desa 2015.  Dari sisi tahun waktu kasus terjadi, jelas diketahui bersama bahwa dukungan kesiapan regulasi dan pembinaan pelaksanaan Dana Desa juga masih lemah. Awal September di Medan, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara pada seorang Kepala Desa (Pangulu Nagori) di Pematangsinaman, Kecamatan Dolokpardamean, Kabupaten Simalungun karena terbukti melakukan korupsi Dana Desa. 

Selain itu, kasus Dana Desa di Desa Dasuk, Pamekasan yang juga diikuti OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Agustus 2017 lalu, baru-baru ini diberitakan terus berlanjut pemeriksaannya oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan. Kasus-kasus korupsi Dana Desa terus terjadi di berbagai tempat.

Korupsi Dana Desa melibatkan situasi yang kompleks. Kasusnya mengikuti alir Dana Desa itu sendiri. Dimulai tahap pencairan Dana Desa, lemahnya regulasi dan pemahaman kewenangan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa; ketidakmampuan sinkronisasi dan koordinasi program; serta rendahnya kapasitas para pelaku menjadikan proses pencairan jadi obyek transaksi korup, “kamu jual aku beli”. Pada tahap pelaksanaan, pengelolaan kegiatan selayaknya proyek, pelibatan keluarga dan jaringan bisnis, membuat pelaksanaan kegiatan, terutama yang bersifat pembangunan fisik, menjadi obyek empuk korupsi. Terakhir, pada tahap laporan dan pemeriksaan, logika korup pada tahap pelaksanaan akan membawa tahap ini diikuti kasus pelaporan palsu, suap dan lain sebagainya. Kebutuhan dinyatakan “bersih” dilakukan dengan cara “kotor”. 

Dari kasus-kasus korupsi Dana Desa, sumber masalah bisa ditelisik. Pertama, partisipasi warga Desa. Sekali hal ini diingkari maka jalan korupsi semakin menjadi. Partisipasi warga adalah kunci penghormatan hak warga, proses yang baik, dan kontrol untuk mencegak korupsi terjadi. Kedua, partisipasi butuh pemenuhan informasi warga. Ketersediaan informasi akan membuat partisipasi mampu bekerja baik dan aktif. Secara normatif, pelaksanan Dana Desa juga harus dikuatkan tranparansi sehingga menjadikan urusan Dana Desa itu benar-benar menjadi sumber daya dan sekaligus urusan publik. Ketiga, kapasitas pelaksana baik di tingkat Kabupaten / Kota maupun Desa. Kapasitas itu termasuk menegakkan integritas, peaksanaan kewenangan dengan benar, sampai ke fasilitasi proses perencanaan dan penganggaran Desa sesuai kerangka kerja Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keempat, peran pembinaan dan pengawasan. Kecenderungan Pengawasan  dilakukan oleh para pihak yang tidak terlibat dalam Pembinaan pembangunan Desa akan menguatkan politisasi Dana Desa, munculnya posisi Kepala Desa dan perangkatnya sebagai obyek pemerasan dan akhirnya suap terjadi.  Kelima, Pengawasan Dana Desa yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan perbaikan sistem pelaksanaan Dana Desa itu sendiri ternyata membuat pelaksanaan Dana Desa dominan sebagai urusan administratif. Kerja pemberdayaan masyarakat Desa terkesampingkan. Keenam, lemahnya pengakuan atas Kewenangan Desa pada faktanya membuat Desa sepertinya bekerja sebagai pelaksana kegiatan Pusat. Sebal pada kecenderungan yang terpisah dari amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu faktanya mendorong Desa tak melaju maju. Ketika hasil musyawarah Desa tidak dianggap ada maka Dana Desa akan dibiarkan lewat begitu saja oleh warga Desa.

Dana Desa merupakan dukungan sumber daya paling penting untuk pelaksanaan kewenangan Desa atas amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan korupsi akan mengakhiri kemajuan, maka sebaiknya jangan biarkan korupsi terus terjadi.

Berikan Pendapat Anda