Editorial : Menangani Kemiskinan Desa

Menangani kemiskinan desa perlu strategi. Pemberian bantuan hanya meringankan beban si miskin. Bantuan, sulit menggerakan aset yang ada di masyarakat. Bantuan, berbagai jenis bantuan adalah bentuk kedermawanan. Ia tidak tumbuh dari nilai-nilai dan kekuatan masyarakat desa itu sendiri. Bahkan, bantuan tersebut bisa menjadi masalah kerentanan jika dipahami bantuan itu tergantung pada politik dan kemampuan ekonomi pemerintah. 

Kemiskinan dideklarasikan turun oleh Pemerintah. Angka kemiskinan satu digit, dinyatakan baru pertama kali dalam sejarah pembangunan Indonesia. Prestasi yang terus diagungkan. Begitu juga di wilayah desa, kemiskinan berhasil ditangani. Otoritas pembangunan desa mengklaim, Dana Desa berperan kuat. Besarnya Dana Desa dan pelaksanaannya dalam pembangunan desa membuat angka kemiskinan itu turun. Klaim kemampuan menangani kemiskinan itu dikonversi dengan keberhasilan Dana Desa membangun infrastruktur dasar desa. 

Dinyatakan, pembangunan infrastruktur Desa terkait dengan upaya menunjang aktivitas ekonomi masyarakat: Jalan Desa sepanjang 191.600 KM, Jembatan 1.140.378 Meter, Pasar Desa 9.893 Unit, BUMDesa 37.830 Unit Kegiatan, Tambatan Perahu 5.371 Unit, Embung 4.175 Unit, Irigasi 58.931 Unit, Sarana Olahraga 19.526 Unit. Sedangkan yang terkait upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa: Penahan Tanah 192.974 Unit, Air Minum 959.569 Unit, MCK 240.587 Unit, Polindes 9.692 Unit, Drainase 29.557.922 Meter, PAUD 50.854 Kegiatan, Posyandu 24.820 Unit, Sumur 45.169 Unit. Detil capaian output Dana Desa Tahun 2015 – 2018 tersebut bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.  Namun bagaimana strategi yang dijalankan dihadapan tipologi dan karakteristik desa, tingkat efektifitas dan efisiensinya strategi tersebut, dan dampaknya sebagai sustained impact hingga berhasil menurunkan angka kemiskinan: belum ada penjelasan yang baik. Seolah-olah permasalahan desa dalam berbagai karakteristik dan statusnya itu bisa diselesaikan dengan pola pelaksanaan Dana Desa yang nyaris dengan hasil “seragam” itu. Belum lagi ada pertanyaan, bagaimana Dana Desa bekerja di dalam masyarakat paling miskin di antara kelompok miskin? Dan itu berarti bagaimana pelaksanaan Dana Desa menangani persoalan ketidakadilan jender di desa? Diskriminasi adalah penyumbang utama persoalan kemiskinan memberi dampak tragis pada kelompok perempuan miskin. 

Cara yang lebih baik, menyatakan empati pada si miskin, sangat diperlukan dalam menangani kemiskinan di desa. Kesejahteraan tidak hanya menyangkut fisik wilayah desa, tetapi juga manusianya. Orientasi program strategis dalam menangani kemiskinan membutuhkan keterlibatan si miskin. Persepsi si miskin tentang kemiskinan yang mereka alami adalah faktor kunci dalam membangun strategi penanggulangan kemiskinan di desa. 

Ada kebutuhan untuk kuatnya sistem dan kelembagaan di desa. Ketetapan tentang satu dokumen perencanaan di desa, sesuai mandat UU Desa, jelas satu kemajuan. Pelaksanaan Dana Desa haruslah tunduk pada ketetapan itu. Perencanaan desa bukan sekedar instrumen teknis pembangunan desa, tetapi secara substansi adalah kebutuhan bersama masyarakat desa. Boleh jadi, perencanaan desa adalah harga diri dari semua penduduk desa. 

Tekanan atas pelaksanaan Dana Desa dalam prioritas penggunaan yang ditentukan dari Pusat, bisa menjadi masalah. Prioritas bisa menjadi bahasa perintah di lapangan, dan hasilnya seragam. Dan karena seragam, jumlahnya bisa dihitung. Tanpa kemampuan memahami mandat UU Desa, maka pelaksanaan Dana Desa menjadikan semua aspek kedaulatan desa menjadi instrumen teknis. Penilaian terhadap potensi desa tidak menjangkau adat budaya dan kearifan lokal, penilaian kebutuhan masyarakat desa adalah bentuk prioritas penggunaan Dana Desa itu sendiri dan kebutuhan nyata masyarakat, Pendamping Desa menjadi bantuan teknis administrasi dan pengawas Dana Desa, dan secara keseluruhan, nasib masyarakat desa digantungkan pada adanya pemerintah desa yang kuat. Dan oleh karenanya, yang terjadi adalah sebaliknya: masyarakat desa adalah obyek pembangunan desa. Desa adalah pelaksana program Pusat.

Menangani kemiskinan desa memerlukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan mandat UU Desa. Program-program prioritas nasional, seperti perhutanan sosial, reforma agraria, penanganan stunting, tanggap bencana, peningkatan kualitas sumberdaya manusia: seharusnya kompatibel, memiliki kesesuaian target dan sasaran, terintegrasi dalam strategi pembangunan desa. Angka kemiskinan satu digit di masa depan seharusnya punya makna dalam kemajuan pelaksanaan UU Desa, dan tentunya: peran yang jelas dari otoritas desa di Pusat. 

Berikan Pendapat Anda