Musyawarah Desa, Wahana Pendidikan Politik Warga

Kata Undang-Undang Desa, masyarakat merupakan subyek pembangunan desa. Artinya, masyarakatlah yang paling tahu cita-cita kesejahteraannya. Masyarakat pula yang paling tahu sebesar apa potensi dan masalah yang dihadapi untuk mencapai cita-cita itu.

Masalahnya, masih banyak masyarakat yang menanggapi keinginan UU Desa itu sebatas Dana Desa (DD) atau dana sebesar 1,3 milyar saja. Bagaimana tata kelola pembangunan desa yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan dan pertanggungjawaban, masih jauh dari harapan.

Pernah di medsos ada warga yang protes karena jalan di kampungnya tidak kunjung dibangun. Setelah dievaluasi, ternyata Ketua Rukun Warga kampung tersebut mengusulkan untuk perbaikan selokan. Anggota masyarakat tersebut tidak pernah mengikuti pertemuan warga untuk merencanakan pembangunan di kampungnya.

Pernyataan lain juga muncul dari seorang warga; “Terimakasih Pak Bupati, jalan kami sudah diperbaiki.” Padahal anggarannya dari dana desa. 

Maka, prinsip-prinsip tata kelola pembangunan desa sudah semestinya terus menerus disosialisasikan lebih luas. Agar hak-hak dan kewajiban politik masyarakat dalam pembangunan desa dapat disalurkan dengan baik dan tepat.

Musyawarah Desa

Musyawarah desa merupakan tempat pertemuan masyarakat dalam proses tata kelola pembangunan desa. Musyawarah desa, disamping menghasilkan kesepakatan-kesepakatan penting, juga sebagai wadah pendidikan politik masyarakat untuk pembangunan desa. Musyawarah desa tidak hanya bersangkut paut dengan isi atau materi keputusan, tetapi juga ada proses yang perlu dipahami bersama.

Musyawarah desa di desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang patut dicermati. Desa ini menyelenggarakan musyawarah desa perencanaan tahun anggaran 2019 pada tanggal 4 September 2018. “Isinya sudah diproses melalui musyawarah tingkat dusun yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Tinggal diperjuangkan dalam musyawarah untuk mendapatkan prioritas.” Kata panitia musyawarah desa Pandanlandung.

Banner spanduk woro-woro undangan Musyawarah Desa Pandanlandung | Dok. Iman Suwongso

Disamping menghasilkan kesepakatan, musdes desa ini melakukan pembelajaran dengan penekanan dalam proses musyawarah. Hal yang dapat dipetik oleh masyarakatnya tentang tata kelola pembangunan desa. “Agar masyarakat semakin tahu, dengan harapan partisipasi makin meningkat, keswadayaan terjaga, transparansi makin nyata dalam praktik-praktik pembangunan desa. Pembangunan insfrastruktur, pembangunan sosial dengan memberdayakan masyarakatnya, serta pembangunan ekonominya”, ujar Kepala Desa Pandanlandung.

Untuk tujuan pendidikan politik itu, dalam tahapan musyawarah desa, dilakukan publikasi keliling, dari RT ke RT, dari RW ke RW, dari dusun ke dusun. Pada tanggal 3 September 2018, mulai jam 15.00 waktu setempat.

Konsep publikasi dalam bentuk panggung mini di atas kendaraan roda empat. Disajikan pertunjukan rampak barong untuk memikat masyarakat. Ketika masyarakat sudah terkumpul diberikan informasi tentang musyawarah desa dan prinsip-prinsip tata kelola pembangunan desa.

Informasi yang disampaikan menyangkut waktu dan tempat pelaksanaan musdes, maksud dan tujuan musdes, dan manfaat bagi masyarakat bila hadir dalam musdes. Juga, tentang tahapan tata kelola pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, evaluasi dan pengawasan, serta pertanggungjawabannya.

Sosialisasi sudah semestinya dilakukan terus menurus. Sampai masyarakat paham tentang tata kelola pembangunan desa. Sampai masyarakat menyadari bahwa mereka merupakan subyek pembanguan.

Undangan yang disebar sebanyak 110 orang, terdiri dari delegasi dan undangan pengamat. Kehadiran mencapai 122 orang, 17 orang diantaranya hadir sebagai masyarakat umum karena ingin mengikuti musdes.

Suasana Musyawarah Desa Pandanlandung | Dok. Iman Suwongso
Peran Pendampingan

Kementerian Desa sudah semestinya mengontrol tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dalam musyawarah desa pendamping desa bisa berperan untuk pemberdayaan masyarakat dengan mendampingi proses pelaksanaan musyawarah desa. Sehingga dapat dipastikan siapa penyelenggara musyawarah, bagaimana mekanismenya, siapa yang bertanggung jawab terhadap persiapan materinya, seberapa besar keikut sertaan masyarakatnya.

Kualitas musyawarah desa perlu didorong untuk menjadi prioritas kerja kementerian yang diterjemahkan oleh pelaku-pelaku di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten sebagai kegiatan pengutan masyarakat. Sebab, disitulah subtansi UU Desa dijabarkan menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Sejahtera dan mandiri bidang politik dengan menyadari hak dan kewajibannya, bidang sosial untuk menguatkan ciri-ciri kedesaan, dan bidang ekonomi sebagai pengentasan kemiskinan di desa. Salam!*

 

Ditulis oleh:
IMAN SUWONGSO
Ketua Panitia Musyawarah Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Website Desa: desa-pandanlandung.malangkab.go.id

Berikan Pendapat Anda