Politik Uang Pilkades

“Pemilihan Kepala Desa itu juga butuh modal banyak. Seorang calon Pilkades bisa butuh modal 1 Milyar,” kata seorang teman. Saat itu kami sedang diskusikan ramainya berita Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di satu kabupaten. “Bahkan bisa capai 2 – 3 milyar,” imbuhnya. Politik uang di Desa sudah menjadi rahasia umum. Tidak mudah dibuktikan, tetapi banyak orang membicarakan.

Pengaruh politik uang di Desa datang dari berbagai momentum pemilihan umum. Ada yang terangkat sebagai kasus, ada pula yang tersimpan dalam pembicaraan di warung kopi. Dan dapat diduga, politik uang hadir sebagai topik diskusi sehari-hari warga Desa yang tengah hadapi pemilihan Kepala Desa.

Beberapa dinamika politik lokal Desa patut dikaji. Ada komitmen anti politik uang di desa dinyatakan secara kolektif warga. Saat jelas Pemilihan Presiden pada 17 April lalu, Deklarasi Desa Anti Politik Uang yang difasilitasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempeoleh dukungan dari Desa. Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ada 10 (sepuluh) Desa yang dengan tegas ikut mendeklarasikan Anti Politik Uang. Di wilayah DIY itu, deklarasi Desa tidak hanya datang dari wilayah Kabupaten Bantul. Deklarasi Anti Politik Uang juga datang dari Desa-Desa dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo. Bahkan deklarasi Anti Politik Uang itu juga diikuti dengan kampanye anti ujaran kebencian dan hoax.

Komitmen Desa-Desa seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogjakarta itu juga banyak didapati pada banyak Desa di berbagai propinsi lainnya. Politik Desa yang luhur haruslah diselamatkan. Demokrasi asli Desa, yang lekat dengan nilai-nilai kebersamaan, kerukunan, dan melembaga dalam nilai dan tradisi pengambilan keputusan musyawarah mufakat di Desa, tetaplah ada. Goresan pengaruh politik buruk memang memberi tekanan psikologis Desa. Tetapi lihat saja hasil pemilihan umum yang ada, suara mereka tetap merepresentasikan pilihan mereka sendiri.

Hasil-hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kemarin jelas menunjuk betapa otonomnya pilihan warga Desa. Misalnya seperti yang terjadi di propinsi Jawa Barat, kampanye besar nan megah para pengusung Jokowi tak merubah pilihan mereka. Begitu juga sebaliknya, kekaguman warga pada kepemimpinan Jokowi di propinsi Jawa Tengah benar ditegaskan pada bilik suara Pilpres. Tentu kajian yang lebih dalam sangat diperlukan, tapi kepentingan sajian kisah ini adalah ingin menyampaikan bahwa suara warga Desa itu peringatan sejati. Begitu juga dengan pemilihan Legislatif. Warga Desa yang dipandu oleh ikatan kultural tegas menyatakan sikapnya. Misalnya, Menteri Desa yang selalu membawa kabar program Dana Desa tidak dimenangkan di dapilnya, Bengkulu. Dari seluruh kisah politik nasional itu, hebatnya, persatuan kembali datang sebagai keyakinan untuk maju bersama.

Lalu, apakah Politik Uang bekerja efektif di desa. Jawabannya adalah: “Tidak!”.

Keluhan-keluhan yang terangkat ke permukaan terkait uang bukan soal politik uang, tapi lebih kepada soal pemenuhan biaya proses pemilu, terutama soal dukungan biaya saksi-saksi TPS. Politik dan demokrasi desa tetaplah sejati.

Persoalan saat ini, bagaimana ancaman politik uang dalam kancah pemilihan Kepala Desa? Kepemimpinan politik lokal itu akan menemui penghakimannya sendiri. Warga Desa tahu mereka butuh kepemimpinan yang tidak hanya tahu cara maju pembangunan Desa, tapi juga jujur dan bersih. Itu syarat kunci. Karena warga Desa juga tahu, praktik politik uang adalah kesalahan. Dan kesalahan dalam memilih pemimpin akan membuat masa depan kehidupan Desa terganggu.

Majulah Desa dengan kultur politik dan demokrasi asli Desa, pilihlah Kepala Desamu yang hebat. Karena yang berani jujur itu sesungguhnya memang hebat.

Berikan Pendapat Anda